Rojikin: Jika Ini Disangkakan, Kepala SKPD Akan Ditangkap

Sekda Kota Dituntut Enam Bulan, Denda Rp 10 Juta

Lintas Kalteng | Sabtu, 11 Agustus 2018 - 05:34:53 WIB

Sekda Kota Dituntut Enam Bulan, Denda Rp 10 Juta

PEMBACAAN TUNTUTAN: Rojikinnor usai mendengarkan pembacaan tuntutan dari JPU di Pengadilan Tipikor, Kamis (9/8).(DODI/RADAR PALANGKA)

PALANGKA RAYA – Setelah sempat mengalami penundaan dua kali karena ketidaksiapan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), lanjutan sidang dugaan tindak pidana korupsi sebagai terdakwa Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya, Rojikinnor,akhirnya berlanjut dengan agenda pembacaan tuntutan.

Tim JPU menuntut mantan Kadis Perkim itu selama enam bulan penjara, denda Rp 10 juta subsider dua bulan.

Tuntutan itu dibacakan tim JPU yang diketahui Agus Widodo dipersidangan Pengadilan Negeri Tipikor Palangka Raya, yang diketuai majelis hakim Alfon bersama anggoat mejelis Rajali dan Anwar Sakti Siregar, Kamis (9/8) sore. Dalam kesempatan itu pembacaan tuntutan sekitar satu jam setengah dan setebal 200 halaman.

Usai sidang itu, diagendakan pembelaan dilakukan terdakwa dan kuasa hukum, Senin (13/8) mendatang. Dari sidang tuntutan itu terungkap bahwa sampai detik ini Rojikin tetap bersikukuh tidak pernah menyebabkan kerugian negara.

Bahkan dia menyatakan bahwa uang itu diperuntukan bagi dua personel polisi, Kapolres Palangka Raya dan Ketua PN Palangka Raya untuk dana keagamaan.

Dalam membacakan tuntutan, JPU berkeyakinan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Bahkan secara sah dan meyakinkan tindak pidana itu terjadi, yakni ada unsur penyalahgunaan wewenang.

“Sesuai keterangan saksi, alat bukti dan keterangan terdakwa, JPU berkeyakinan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sesuai Pasal 12 huruf e jo pasal 12 huruf a UU tindak pidana jo pasal 65 KUHP,” ujar Agus ketika membacakan tuntutan.

JPU juga menilai bahwa dana partisipasi dihasilkan menggunakan kewenangan diluar kewenangan  dan menggunakan istilah kegaiatan keagaamaan. Tetapi hal itu tidak ada tupoksi kegiatan daerah dengan menggunakan istilah kegiatan keagamaan.

”Diakui terdakwa bahwa Rp 30 juta itu untuk keperluan ingin menyumbang ke Kapolres dan Ketua Pengadilan, padahal itu inisiatif sendiri,” jelas JPU.

Dalam tuntutan itu, JPU juga menyebutkan berdasarkan keterangan bahwa terdakwa bisa memberikan disposisi ke para kepala dinas (Kadis). Terdakwa juga mendatangani nota pencairan dana, maka dana akan keluar.

”Pencairan dana itu persetujuan dari sekda. Terdakwa memanggil saksi dengan melakukan pemotongan dengan kode NP, katanya untuk keperluan pemerintahan, tetapi itu inisiatif sendiri,” tegas JPU.

JPU menyebutkan berdasarkan fakta persidangan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi. Hal yang memberatkan terdakwa tidak ada alasan pemaaaf.

“Yang menjadi pemberat dugaan ini adalah, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi dan tidak berterus terang. Yang meringankan sopan dan belum pernah dihukum. Maka itu Terdakwa Rojikinor terbukti sacara sah dan meyakinkan dan kami menuntut 6 bulan dikurangi masa tahanan, diluar tahanan denda Rp 10 juta subsider dua bulan penjara,” pungkasnya.

Sementara itu, usai persidangan, Rojikin dengan tegas menuturkan ini baru tuntutan dan masih melakukan pledoi baik secara pribadi dan dari penesehat hukum.Ia menegaskan hal itu merupakan pandangan tim JPU. Namun yang harus digaris bawahi bahwa dalam persidangan dan menyebutkan ada kepentingan pribadi ia tidak merasa.

“Uang itu jelas terbukti bahwa Rp 2,5 juta untuk tamu sekda yakni dua orang personel polisi, dan Rp 30 juta, masing-masing Rp 15 juta untuk Kapolres dan PN Palangka Raya dalam rangka bantuan Natal dan Tahun Baru. Jujur saya tidak mengerti hukum maka itu kok saya dianggap menguntungkan pribadi dan merugikan negara, padahal jelas fakta tidak ada kerugian negara,” ujarnya.

Rojikin menerangkan saksi ahli pun menyatakan tidak ada kerugian negara, hanya ini proses hukum maka ada pembelaan. Soal putusan itu dilakukan mejelis hakim yang memutuskan seadil-adilnya.

“Saya merasa apa yang saya lakukan tidak ada menyalahi aturan. Saya tidak merasa bersalah, itu birokasi hal biasa dan tidak ada melakukan untuk diri sendiri.Senin siap untuk menjawab. Catat baik baik pengakuan saksi dan fakta siding itu bukan dana APBD dan buat saya pribadi. Jika ini disangkakan maka tidak lama lagi semua kepala SKPD akan tertangkap sebab ini sudah biasa,” pungkasnya.(daq/vin)      

 

 

0 Komentar

Tulis Komentar

Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Komentar Facebook